Siapa Pemodal, Tak Ingin Bali Mandiri Energi?

DENPASAR ● Sejumlah masyarakat masih banyak yang mencibir aksi demo tolak pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya oleh Desa Adat Intaran, waktu yang lalu. Ada Dugaan Pemodal Besar yang membiayai gerakan-gerakan seperti ini. Bagaimana tidak, sebuah gerakan demo yang berkali-kali seperti halnya di Monas yang diungkap bahwa ada pemasok dana untuk gerakan-gerakan seperti itu.

Pemasangan baliho, spanduk, gerakan massa, makanan minuman, baju yang seragam, alat peraga sampai billboard besar yang tentu memakan biaya tidak sedikit. Berbagai pihak sepertinya dicurigai berada dibelakang aksi tersebut, yang barang tentu dugaan memiliki kepentingan yang tidak ingin Bali mandiri secara energi.

Baca juga: Rudi Sampaikan Pentingnya Kebersamaan, Dalam  Forum Pembauran dan Paguyuban se-Kota Batam

Itu berasal dari pembicaraan yang didengar oleh awak Garda Media di masyarakat. Ada yang menyebutkan pihak luar Bali yang tidak menginginkan Bali mandiri energi, agar tetap tergantung. Ada yang menyebutkan berasal dari investor asing bahkan ada juga mencurigai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran sendiri, karena satu-satunya lembaga keuangan di desa tersebut dan berbagai macam spekulasi lainnya.

"Baru saja Bali mau bangkit, sudah ada demo-demo semacam ini. Tidak lebih baik dialog dan podcast-podcast yang ada saja diberdayakan, "sebut salah satu wanita yang mewanti-wanti jangan disebutkan namanya.

Baca juga: Energi Baru Terbarukan Prioritas Pembangunan Indonesia Masa Depan

Baliho yang berbahasa inggris juga sudah menghiasi jalan protokol, yang mungkin saja ini disponsori pihak-pihak yang ingin Pariwisata Bali makin terpuruk. Apakah niat itu untuk mengadu Bali kepada pihak-pihak asing.

Melirik dugaan peran LPD setempat dalam pendanaan juga dalam aksi demo tersebut, membuat kita sedikit tergelitik, buat apa mengorbankan kepentingan keuangan masyarakat desa untuk sebuah gerakan penolakan pembangunan Tersus LNG yang bukan di wilayahnya.

Baca juga: Jelang ASO Tahap Pertama, Penjualan TV Analog akan Dihentikan

Menghubungi Ketua LPD Desa Adat Intaran Wayan Mudana, untuk mengkonfirmasi langsung melalui awak Garda Media, terkait adanya dugaan LPD Adat Intaran menjadi pemodal dalam Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut, pada Jumat (22/7/2022) siang.

Ia membantah pernyataan itu, dirinya mengatakan Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut murni dari hasil swadaya masyarakat di 20 banjar se Desa Adat Intaran. 

Baca juga: Dian Lestari: G20 Dorong Peningkatan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

"Tidak ada yang kita modali, itu murni swadaya seluruh masyarakat Desa Adat Intaran. Tidak ada pemodalnya ataupun pihak lain yang membiayai (Gerakan Intaran Tolak LNG, red) ya kalau sudah urusan LNG, ya biarkan LNG. Begitu juga LPD biarkan LPD, jadi jangan dicampur adukan dan kami berharap ini bisa dimengerti, " jelas Wayan Mudana.

Ini sepertinya terkesan dipaksakan aksi demo ini, karena sangat jelas Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya secara langsung menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga mengarahkan PT. DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG tidak lagi di areal mangrove.

Baca juga: Nicke Widyawati: Penurunan Penjualan Solar Perlu Diantisipasi dengan Regulasi

Tentu ini seharusnya menjadi jawaban bagi masyarakat yang menolak, bahwa tidak ada lagi izin bagi . DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG di areal mangrove. (Ray)